UTS- Uniat

UTS FORENSIK

1. Apa yang dimaksud dengan Ilmu Kedokteran Forensik ?
Cabang Spesialisik dari Ilmu Kedokteran yang digunakan untuk kepentingan Peradilan/ Hukum dan Non Peradilan atau (Non Hukum).

2. Siapa yang berwenang meminta Visum Et Repertum ?
Penyidik. (d.h.i : Polisi, Jaksa Agun, Polisi Militer)
Dasar hukumnya : Ps.133 dan Ps. 134 KUHAP

3. Sebutkan Tanda-tanda kematian yang pasti ?
a) Lebam Mayat: yaitu mengendapnya darah ke bagian bawah tubuh, menyebabkan warna merah-ungu di kulit. Karena jantung ti dak lagi memompa darah, sel darah merah yang berat mengendap di bawah serum karena gravitasi bumi
b) Kaku Mayat : terjadi akibat hilangnya ATP. ATP digunakan untuk memisahkan ikatan aktin dan myosin sehingga terjadi relaksasi otot.
c) Penurunan Suhu: Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda.
d) Pembusukan jenazah : terjadi akibat proses degradasi jaringan karena autolisis dan kerja bakteri.
e) Mummifikasi : terjadi pada suhu panas dan kering sehingga tubuh akan terdehidrasi dengan cepat.
f) Adiposera : adalah proses terbentuknya bahan yang berwarna keputihan, lunak dan berminyak yang terjadi di dalam jaringan lunak tubuh postmortem. Lemak akan terhidrolisis menjadi asam lemak bebas karena kerja lipase endogen dan enzim bakteri.

4. Sebutkan Macam-macam Mati ?

a) Mati Somatis (klinis) : Suatu keadaan dimana ke-3 (otak,jantung,Paru) sistim kehidupan berhenti.
b) Mati Selular (sel) : Kematian yang terjadi setelah 6 jam disebut mati sel.
c) Mati Sebral (otak) ; suatu keadaan dimana otak besar ruadan otak kecil rusak tetapi batang otak masih berfungsi dan dapat dipertahankan di ruang ICU.
d) Mati Suri : Suatu keadaan dimana dengan alat yang sederhana tidak terdeteksi.
e) Mati batang otak : Apabila dimana batang otak tidak berfungsi.

5. Siapa yang membua Visum Et Repertum ?
Semua Dokter kecuali Dokter Hewan dan Dokter Gigi.

UTS HKM INTERNASIONAL

1. Titik Pertalian Primer adalah :
– Alat-alat pertama untuk pelaksanaan hokum untuk mengethaui apakah suatu “perselisihan” hukum merupakan soal hukum antar tata hokum.
– Melahirkan atau menciptakan hubung hukum antar tata hokum.Hal-hal yang merupakah titik Pertalian Primer adalah :

1) Kewarganegaraan
2) Bendera kapal : Hukum yang berlaku didalam kapal tersebut dengan bendera Negara kapal tersebut.
3) Domicili :
– of origin : Domicili pada saat ia dilahirkan.(domicili ayah)
– Of Choice : Domicili seseorang ditentukan oleh waktu yang tidak terbatas.
– By Operation of law : Domicili mengikuti walinya.
4) Temapat kediaman.:
Dimana seseorang melakukan kegiatan sehari-hari dlam memenuhi kehidupan.
5) Tempat kedudukan badan Hukum : Dimana badan hokum tersebut didirikan.

Tittik Pertalian Sekunder adalah :
Faktor-faktor yang menentukan hokum manakah yan harus fipilih dari pada stelsel-stelsel hokum yang diperebutkan.

Hal-hal yang merupakah titik Pertalian Sekunder adalah :
– Pilihan Hukum : Boleh memilih dengan Negara yang dianut.
– Lex Situs : Tempat dimana benda tersebut, bias dilakukan proses hokum.
– Lex Loci Contraktus : Tempat dimana kontrak dilahirkan.
– Lex Loci solosionis : Tempat dimana kontrak dilaksankan.
– On Rechis Matigedaad : tempat dimana kontrak tersebut melanggar aturan hokum.
– Prinsip-prinsip kewarganegaraan .
– Perkawinan Internasional : Hukum yang berlaku dari pihak sang suami
– Benda bergerak & tidak bergerak .
– Warisan : Hukum yang berlaku adalah pihak pewaris.

2. Prinsip-prinsip Kewarganegaraan :
Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘ius soli’ atau prinsip ‘ius sanguinis’. Yang dimaksud dengan ‘ius soli’ adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ‘ius sanguinis’ mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.3. Negara-negara yang menerima Renvoi :
Dalam keberagaman sistem hukum di dunia, dikenal 2 asas, yakni asas nasionalitas dan asas domisili. Masalah renvoi (penunjukan kembali) kemudian muncul sebagai akibat dari perbenturan asas tersebut. Pertanyaan yang juga bisa timbul terkait masalah renvoi ini adalah soal kualifikasi. Apakah hukum yang nanti diberlakukan itu adalah hukum intern ataukah HPI di Indonesia, atau mungkinkah hukum intern atau HPI dari negara lain yang diberlakukan.
Selain itu, penerapan untuk kasus yang bisa dianggap serupa juga timbul perbedaan. Penerapan berbeda itu karena pada beberapa negara juga tidak semuanya menerima renvoi ini. Dengan kata lain, sejumlah negara memiliki kecenderungan menolak renvoi. Untuk itu kita harus bisa mengetahui negara mana yang memiliki kecondongan menerima dan mana pula yang punya kecenderungan menolak. Untuk Indonesia, pada beberapa praktek administratif ternyata telah menunjukkan bahwa negeri ini telah menerima renvoi. Berikut keberadaan renvoi di sejumlah negara:

1. Perancis
Diketahui sejak ada peristiwa Forgo, menunjukkan bahwa di Perancis telah menerima Ronvoi, namun sejumlah pengamat menyebutkan bahwa ada kecondongan renvoi ditolak di negara ini.

2. Italia
Umumnya renvoi ditolak. Pengaruh teori Mancini menunjukkan bahwa di Italia ada hasrat melindungi diri dari HPI asing.

4. Dalam Perjanjian jual beli Internasinal para pihak berhak menentukan hukuman yang akan berlaku terhadap perjanjian yang mereka buat. Para Sarjana ada yang pro dan kontra. Jelaskan &alasannnya ?

(belum diisi aku ngk tau)

UTS OTONOMI DAERAH

1.Apakah Saudara setuju atau tidak setuju dengan Otonomi Daerah ?Otonomi daerah sebagai bentuk konkret implementasi desentralisasi dan pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan urusan kemasyarakatan secara mandiri mulai melahirkan respons. Bagi daerah kaya sumber-daya alam, otonomi disambut dengan antusias dan penuh gairah. Tidak demikian halnya dengan daerah miskin, sambutan yang diberikan penuh kecemasan dan nada pesimistik. Akan tetapi secara umum, diakui atau tidak, otonomi daerah masih sering disalahartikan sehingga tidak menunjang terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance). Tidak mengherankan jika muncul praktik yang terkesan janggal dan menggelikan, bahkan tidak jarang menimbulkan potensi iklim usaha yang jauh dari kondusif dan ekonomi biaya tinggi . Pada prinsipnya setuju jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

2. Apakah ada Sentralisasi atau Desentralisasi 100% di berbagai negara di dunia? contoh dan sebutkan alasannya.

Pembagian kewenangan pemerintah, berangkat dari adanya diktum tidak mungkin kewenangan diselenggarakan secara 100% sentralisasi atau 100% desentralisasi dalam suatu Negara Bangsa. Terdapat kewenangan pemerintah yang sudah merupakan keniscayaan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Hal ini terkait dengan sifat kontinumnya antara sentralisasi dengan desentralisasi. Penyelenggara desentralisasi sendiri adalah unsur sentralisasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan desentralisasi dalam sebuah sistem pemerintahan, membawa pemilihan adanya : (1) wewenang yang tidak dapat didesentralisasikan; dan (2) wewenang yang dapat didesentralisasikan.

Alasannya :
Wewenang yang tidak dapat didesentralisasikan adalah wewenang pemerintah pusat menyangkut wewenang pemerintah dalam hal urusan luar negeri, pertahanan keamanan, keuangan (fiskal dan moneter), yustisisi dan agama. Wewenang seperti ini dapat dilakukan secara (1) murni sentralisasi, (2) dekonsentrasi dan (3) tugas pembantuan. Sementara itu wewenang yang dapat didesentralisasikan yang menjadi sumber wewenang concurrent dapat dilakukan dengan (1) sentralisasi (murni) pula karena adanya urusan-urusan yang masih harus dilakukan oleh pemerintah, (2) dekonsentrasi juga dapat dilakukan apabila diperlukan pelembagaan apparatus pusat di daerah, (3) desentralisasi, dan (4) tugas pembantuan.

Contohnya : Di Indonesia, India .

3. Persyaratan utama terselenggaranya Otonomi Daerah menurut Saudara apa ? coba jelaskan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan suatu daerah otonom baru dimungkinkan dengan memekarkan daerah setelah memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

4. Apakah pembentukan dan pemekaran Daerah/Wilayah baru, sesuai prinsip otonomi daerah ?
Jika telah memenuhi syarat undang-undang Otonomi daerah maka akan sesuai prinsip Otonomi daerah.
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai perangkat
hukum yang mengatur pemerintahan daerah sesuai amanat
UUD 1945, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)
yang mengatur secara jelas pemberlakuan otonomi daerah,
begitu pula dalam hal pembentukan daerah atau pemekaran
wilayah.
b. Dalam sistem otonomi daerah dikenal istilah-istilah yang
amat penting dalam pelaksanaannya, yaitu desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
c. Pemberlakuan sistem otonomi daerah telah membawa
perubahan politik di tingkat lokal, hal ini memberikan dampak
positif maupun dampak negatif.
d. Menunjangnya sebuah daerah dalam beberapa hal, seperti
kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan sebagainya
menjadi penyebab utama sebuah wilayah menginginkan
melepaskan diri dari wilayah induknya. Hal inilah yang
menyebabkan terjadinya pemekaran wilayah.

5. Apa yang Saudara ketahui tentang PILKADA ? coba Saudara jelaskan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
– Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi
– Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
– Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.
Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal

UTS ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Perundang-undangan, dalam konteks negara Indonesia, adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang
2) Struktur sistim hokum : berpaut dengan system peradlan yang diwujudkan melalui aparatur hokum seperti hakim, jaksa, advokat, jurusita, polisi mencakupi susunan peradilan serta kewenangan atau jurisdiksinya.
3) Budaya Hukum : adalah berwenang dan mengikat secara umum.Ketetapan (beschikking) adalah :
Keputusan Lembaga Negara yang sifatnya mengatur berlaku Individual dan ditujukan peristiwa yang kongkrit.

2. Sistim Hukum menurut Friedman: Terdapat tiga komponen pada setiap sistim hukum yaitu :
1) Substansi : aturan ,norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu.suasana pikiran social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hokum digunakan, dihindariatau disalahgunakan tanpa budaya hokum sistim hokum itu sendiri tidak akan berdaya.

Kerangka sistim hokum menurut Friedman ?
3. Bentuk perturan Perundang-undangan menurut UU No.10/2004 :
Di dalam UU No. 10/2004, peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD, UU/Perpu, PP, Perpres hingga Perda dan Perdes

Menurut Tap MPR No.III/MPR/2000 :

1.UUD 1945 (dan Perubahannya);
2. Ketetapan (TAP) MPR;
3. Undang-undang (UU);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah (PP);
6. Keputusan Presiden (Keppres); dan
7. Peraturan Daerah (Perda)

4. Asas Pembentukan Perundang-undangan menurut UU No.10/2004;
Pasal 5 :

a). Kejelasan Tujuan
b). Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
c). Kesesuaian antara jenis dan meteri muatan;
d). Dapat dilaksanakan
e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
f). Kejelasan rumus ; dan
g). Ketertiban

Asas Materi Peraturan Perundang-undangan menurut UU No.10/2004;
Pasal 6

a). Pengayoman
b). Kemanusiaan
c). Kebangsaan
d). Kekeluargaan
e) Kenusantaraan
f). Bhineka Tunggal Ika
g). Keadilan
h). Kesamaan kedudukan dan Hukum dan Pemerintahan
i). Ketertiban dan kepastian hokum ; dan/atau
j). Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

5. Apa sajakah yang dapat menjadi materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Presiden menurut UU No.10 tahun 2004.

Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang :
Pasal 8 :
a) Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara RI tahun 1945 yang meliputi:
1. Hak Asasi Manusia
2. Hak dan kewajiban warga Negara
3. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara.
4. Wilayah Negara dan pembagian Daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan Negara
b) Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Pasal 11:

Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s