Penyelesaian Perkara Disiplin Dalam Peradilan Militer di Indonesia

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN DISIPLIN
DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA

DIBUAT SEBAGAI PERSYARATAN
MATA KULIAH METODOLOGI PENETIAN HUKUM

OLEH :

NAMA : SRI RAHAYU
NPM : 0605 0986

Jakarta, Pebruari 2009

I. PENDAHULUAN :

1. Latar belakang

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial dari badan peradilan dibawah depatemen masing-masing, untuk Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung. Dengan terwujudnya system satu atap berarti menyatukan kewenangan teknis yudisial dan kewenangan pengelolaan aspek organisasi, administrasi dan finansial peradilan berada dibawah Mahkamah Agung tidak kalah pentingnya adalah lingkup dan bentuk tanggung jawab dan pengelolaan yang dapat diturunkan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
Dengan demikian didalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya pembentukkan Pengadilan dan Peningkatan Klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung.
Oleh karenanya ada perubahan pola Kelembagaan Peradilan yang baru sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan peradilan dibawah satu atap.

2. Maksud dan Tujuan.

Dari pola yang berbeda ketika berada dibawah Departemen masing-masing, maka dengan terwujudnya sistem satu atap, dibuat pola baru yang dapat diberlakukan untuk semua lingkungan peradilan, sehingga dengan adanya keseragaman pola tersebut tidak akan ada kesenjangan antara 4 (empat) lingkungan peradilan, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang bersifat kekhususan atau diatur dalam undang-undang.

3. Ruang Lingkup.
Adapun ruang lingkup yang dituangkan dalam pola Kelembagaan Peradilan meliputi :
Pembentukan Pengadilan, baik Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama.

4. Dasar Hukum :

1) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004.
2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4) Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung.
5) Peraturan Presiden Nomor :13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.
6) Peraturab Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan mahkamah Agung RI.

II. PEMBENTUKAN PENGADILAN

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING

1. Dasar Pembentukan.
a. Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor.Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

b. Pengadilan Militer Tinggi dibentuk berdasakan UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.(Pasal 12, 13 dan 14 UU No.31 Tahun 1997)

2. Syarat Pembentukan.

a. Pengadilan Militer
1) Adanya wilayah baru setingkat Komando Resort Militer (KOREM) atau Komando Daerah Militer (KODAM).
2) Untuk daerah yang belum ada Pengadilan Militer mempertimbangkan :
(a) Adanya konsentrasi pasukan yang meningkatkanterjadinya pelanggaran dan pidana oleh anggota Militer.
(b) Adanya unit pelaksanaan Oditurat Militer (seperti di Pekanbaru, Pematang Siantar, bandar Lampung, Purwokerto, Malang)
b. Pembentukan Pengadilan Militer Pertempuran.
1) Situasi daerah pada tingkat darurat militer.
2) Konsentrasi pasukan berada di wilayah operasi militer.
c. Pengadilan Militer Tingkat Banding.
1) Diadakan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unsur Badan Administrasi dan Direktorat Jendral terkait serta Mabes TNI.
2) Diajukan untuk persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI kemudian Sekretaris Mahkamah Agung menyiapkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI tentang pembentukan Pengadilan Militer yang baru.

3. Prosedur Pembentukan
1) Dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari unusur Direktorat Jendral terkait dan Badan urusan Administrasi.
2) Setelah ada persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI kemudian Skretaris Mahkamah Agung menyiapkan surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI tentang pembentukan Pengadilan Militer baru.
3) Nama Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengikuti nama tempat kedudukan KOTAMA TNI setingkat KODAM/KOREM;
4) Penyusunan Majelis Hakim Pengadilan Pertempuran diajukan oleh Panglima Daerah Operasi. Setelah disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI akan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama.